Medan, (Analisa). Perayaan Tahun Baru Imlek 2564 yang jatuh pada 10 Februari 2013 seyogianya menjadi momentum untuk lebih menumbuhkan kebersamaan antar elemen masyarakat di Sumatera Utara. Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Sumut DR Goh Kiat Tie didampingi Wakil Ketuanya Budiman Jeo di Sekretariat INTI Sumut Jalan Perbaungan Medan, Selasa (29/1) mengatakan, perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini berdekatan dengan akan dilaksanakannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah di Sumut.
" Kita mengharapkan perayaan Imlek dan pesta demokrasi bisa menjaga ketertiban dan keamanan," ujar Goh Kiat Tie, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas (PMK) Sumut dan pendiri Bankom Kamtibmas Poldasu (Sriti). Goh Kiat Tie juga menyarankan agar tidak terlalu berlebihan ketika merayakan Imlek.
"Kita juga mengimbau, agar tidak usah menyalakan mercon atau petasan. Itu bisa mengganggu masyarakat lainnya serta kekondusifan yang ada.Mari kita rayakan dengan kesederhanaan," ujar Goh Kiat Tie. Dikatakan, dalam pesta politik demokrasi Pilgubsu tahun ini banyak sekali pihak yang menggunakan situasi ini untuk hal hal yang memungkinkan timbulnya konflik baru. Dampaknya, sangat menggangu elemen tertentu.
Kesadaran
Karenanya, Goh meminta kesadaran dari hati nurani umat yang menjalankan perayaan Imlek, dapat menciptakan rasa toleransi, mewujudkan kerukunan umat beragama serta lintas etnis yang ada. Perhimpunan INTI, tambah Goh,membuka mata hati nurani untuk sama sama membangun Indonesia dalam aspek pembangunan bersama dengan pemerintah.
Tujuannya untuk menciptakan Indonesia yang berbudi luhur intelektual dan berwawasan, hingga melahirkan generasi penerus dan pemimpin baru yang sangat diharapkan bangsa ini. Goh juga meminta PLN tidak melakukan pemadaman lampu saat berlangsungnya perayaan Imlek. Alasannya, , karena hal itu sangat mengecewakan para pelanggan listrik.
Selain itu jajaran INTI Sumut yakin kepala daerah, aparat kepolisian, TNI dan instansi terkait lainnya bisa saling bekerjasama untuk melakukan penertiban dan keamanan. " Apalagi sesuai dengan Keppres No2 Tahun 2013, kepala daerah bisa mengantisipasi kondisi politik dan keamanan di daerahnya, sekaligus menjadi kordinator menggerakkan TNI dan Polri meningkatkan efektivitas penanganan gangguan keamanan yang lebih tenteram damai dan terkendali di seluruh tanah air," ujarnya.
0 komentar:
Post a Comment